2012, Penduduk Bumi Tujuh Miliar

Planet bumi makin sesak begitu cepat oleh manusia dalam beberapa tahun ke depan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi populasi manusia di dunia akan menembus angka tujuh miliar jiwa pada 2012 dan bakal bertambah dua miliar jiwa pada 2050. Negara berkembang di Asia dan Afrika disebut sebagai penyumbang terbesar atas pertumbuhan populasi tersebut.

Direktur Divisi Populasi PBB Hania Zlotnik mengatakan angka tersebut tidak banyak berubah jika dibandingkan perkiraan pada 2006. ''Kami tetap perkirakan bahwa pada 2050 populasi dunia sekitar 9,1 miliar jiwa,'' ujarnya dalam konferensi pers kemarin (12/3) seperti dilansir Associated Press. Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi angka kelahiran yang saat ini berjumlah 2,56 anak per satu ibu akan turun menjadi 2,02 anak.

Zlotnik memperkirakan jika angka kelahiran konsisten seperti sekarang, populasi manusia pada 2050 akan mencapai angka 10,5 miliar jiwa. Namun, jika tingkat kelahiran turun hingga 1,5 anak, diprediksi populasi manusia hanya meningkat sampai delapan miliar jiwa saja.

Pertumbuhan populasi manusia akan tetap terpusat pada negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk tinggi. Sembilan negara yang diperkirakan jumlah penduduknya meningkat lebih dari separuh diantaranya, India, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Amerika Serikat, Kongo, Tanzania, Tiongkok dan Bangladesh.

Sebaliknya, 45 negara dan wilayah yang diprediksi akan menurun jumlah populasinya --minimal 10 persen-- pada periode yang sama, diantaranya, Jepang, Itali, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet serta Amerika.

Menurut laporan tersebut perpindahan penduduk terbesar adalah ke Amerika Serikat. Diperkirakan ada 1,1 juta orang setiap tahun antara 2010-2050.

Gara-Gara Sebuah Lilin

Ny. O'Reilly yang sedang berjalan, berpapasan dengan Pastur O'Flannagan, seorang yang berjasa menikahkannya dahulu.


Pastur berkata, " Hai Ny . O'Reilly ... bagaimana kabar suami anda?
Bukankah saya yang menikahkan anda berdua kira-kira lima tahun yang lalu?

" Ya, memang andalah yang menikahkan kami, Pastur", jawab Ny. O'Reilly.

Lalu Pastur bertanya lagi, "Berapa anak anda sekarang?"

"Oh ... belum ada Pastur, kami belum mempunyai anak satupun."

"Baiklah, minggu depan aku akan pergi ke Roma, di sana aku akan berdoa dan menyalakan sebuah lilin untukmu", kata Pastur.

Bertahun-tahun kemudian, mereka bertemu lagi di jalan dan Pastur bertanya,
"Ny. O'Reilly apakah anda sudah mempunyai anak?"

"Oh sudah Pastur, saya mempunyai tiga pasang anak kembar, dan 4 orang anak yang tidak kembar, jadi semuanya ada sepuluh orang." jawab Ny. O'Reilly.

Lalu Pastur berkata,"Wow, bukankah itu sangat luar biasa!!
Lalu bagaimana keadaan suamimu?"

"Dia sedang pergi ke Roma", jawab Ny. O'Reilly

"Ke Roma??? Ada urusan apa dia berangkat ke Roma?", tanya Pastur.

"Mencoba mematikan lilin yang Pastur nyalakan." Jawab Ny. O'Reilly

Indonesia Ideal Dengan Dua Parpol

Dalam perpolitikan di Indonesia ke depan idealnya cukup dua partai politik (parpol), kata H. Bambang Merdiko, SIP, seorang pengamat dan praktisi politik dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).


"Kalaupun mau tambah, jumlah parpol di Indonesia tidak lebih dari tiga, jangan seperti belakangan ini mencapai puluhan partai," saran anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dalam percakapan di Banjarmasin, Kamis (2/04).
Alasan tak perlu parpol terlalu banyak, mencontoh Negara Amerika Serikat (AS) yang dianggap sebagai "datuk" atau panutan demokrasi, yang sering disebut-sebut orang Indonesia yang mengaku sebagai reformis. Karena di negara "Paman Sam" tersebut hingga kini cuma ada dua parpol, yaitu Demokrat dan Republik.


Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel dari Fraksi ABRI itu, pemerintah nampaknya sulit membatasi jumlah parpol di Indonesia, terlebih di era reformasi seperti sekarang yang menuntut dinamika demokrasi.


Namun ia belum sependapat tuntutan dinamika demokratisasi tersebut harus berwujud dalam banyaknya pertumbuhan parpol, yang justru bisa membuat sistem demokrasi menjadi kurang jelas.


"Tapi biarlah pertumbuhan dan perkembangan parpol tersebut, yang pada saatnya nanti bisa mengkristal, asalkan kita konsisten dalam menerapkan dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku," lanjut pensiunan perwira menengah (pamen) dari kesatuan TNI-AD itu.


Sebagai contoh, ketentuan tiap parpol harus bisa menempatkan orangnya minimal 2,5% dari jumlah keanggotaan DPR-RI, bila tidak mencapai, maka calon anggota legislatif (caleg) tersebut batal duduk di "Senayan" Jakarta, tandasnya.


"Dengan ketentuan 2,5% itu, maka saya yakin hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 tidak akan banyak lagi parpol yang mewarnai keanggotaan DPR-RI untuk periode lima tahun mendatang," lanjutnya.


"Apalagi kalau ketentuan 2,5% ditingkatkan lagi menjadi 5%, maka untuk DPR-RI periode 2014 - 2019 jumlah parpol yang masuk akan berkurang lagi," tambahnya.


Mengenai pertumbuhan parpol yang cenderung terus berkembang, anggota DPRD Kalsel dari fraksi PPP yang tak ikut lagi dalam kancah perpolitikan pada Pemilu 2009 itu, berpendapat, silahkan parpol tumbuh dan perkembangan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta zamannya, tak perlu ada larangan.


"Tapi toh nanti, orang akan pikir-pikir mendirikan atau ikut parpol, karena kalau tidak mencapai ketentuan, maka tak akan masuk dalam keanggotaan DPR-RI. Hal itu, berarti kan percuma mendirikan atau ikut parpol," demikian Bambang Merdiko.


Sementara dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Kalsel, H.Fakhruddin, mengungkapkan, perkembangan parpol di Indonesia sejak Pemilu pertama tahun 1955 hingga 2009.


Pada tahun 1955 peserta Pemilu sebanyak 172 parpol terdiri tingkat nasional dan lokal, Pemilu 1971 atau Pemilu pertama masa pemerintahan Orde Baru sebanyak 10 parpol. Kemudian Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 ada tiga parpol, tahun 1999 sebanyak 48 parpol dan 2004 ada 24 parpol.


Jumlah parpol peserta Pemilu 2009 kembali tambah banyak, katanya

Jepang Kucurkan Bantuan US$14,5 Miliar Bagi RI

Jepang mengucurkan bantuan kepada Indonesia bernilai total US$14,5 miliar sebagai bentuk dukungan mengatasi krisis keuangan global.


Bantuan itu disepakati oleh kedua negara dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Jepang Taro Aso di Hotel Intercontinental, London, Rabu (1/4).


Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral menjelaskan bantuan Jepang bernilai total US$14,5 miliar itu terdiri atas bilateral swap facility dalam rangka Chiang Mai Initiative senilai US$12 miliar, dukungan dana siaga kepada APBN dalam bentuk obligasi samurai bond yang bisa diterbitkan pemerintah Indonesia di Jepang senilai US$1,5 miliar, pinjaman reguler untuk tahun 2009 senilai US$500 juta, dan bantuan pembiayaan perdagangan senilai US$500 juta.


Untuk pembiayaan fasilitas perdagangan senilai US$500 juta, Menkeu menjelaskan, akan dibiayai oleh Japan Bank of International Cooperation yang bermitra dengan Bank Ekspor Indonesia.


Selain bantuan bernilai US$14,5 miliar untuk mendukung Indonesia mengatasi krisis keuangan global, Menkeu mengatakan, Jepang juga memberikan US$2,4 miliar untuk pembiayaan berbagai macam proyek.


"Pemerintah Jepang telah memberikan dukungan sangat banyak dalam rangka mendukung Indonesia mengurangi krisis di dalam negeri," ujar Sri Mulyani.


Menkeu juga menjelaskan salah satu inisiatif baru yang dilakukan Jepang untuk mengatasi dampak krisis keuangan global adalah menambah anggaran sebanyak US$25 miliar kepada seluruh negara Asia dalam bentuk Overseas Development Assistance (ODA).


"Dana tersebut merupakan komitmen Jepang kepada dunia dalam rangka G20 untuk bisa mengurangi dampak krisis yang negatif terutama kepada negara berkembang di Asia," tutur Sri Mulyani.


Dana itu, menurut dia, ditujukan untuk tahun anggaran 2009-2010.


Pada pertemuan bilateral antara PM Aso dan Presiden Yudhoyono yang berlangsung selama 30 menit, dibicarakan juga tentang keinginan Jepang memelihara kerja sama bidang energi dengan Indonesia.


Selain itu, Jepang meminta dukungan Indonesia tentang masalah percobaan nuklir Korea Utara serta menyelesaikan masalah dalam negeri Afghanistan